Milleni um Development Goals
(MDG’s) kini sampai pada 4 tahun
terakhir, targetnya belum sepenuhnya tercapai. Tapi pada beberapa bagian MDG’s
ini banyak yang mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan kesejahteraan dan
kehidupan masyarakat di Indonesia
Millenium Development Goals
(MDG’s) adalah salah satu program yang diikuti oleh
Indonesia semenjak tahun 2000. Target tersebut meliputi 8 target antara lain
mengentaskan kemiskinan, menjamin pendidikan untuk semua, pengembangan gender
dan pemberdayaan perempuan, menjaga kesehatan ibu dan reproduksi perempuan,
mengentaskan penyakit malaria, dan HIV/AIDS, Turut serta dalam menjaga
kelestarian lingkungan dan mempromosikan kerja sama global. Target tersebut
semuanya harus tercapai pada tahun 2015 (Bappenas, 2011)
Target
ini terdengar sangat ambisius karena harus menjabarkan keseluruhan target
tersebut dalam kebijakan yang ada di Indonesia. Dan harus menyelesaikan segala
hal yang berkaitan dengan target tersebut dalam waktu yang sangat pendek yaitu
15 tahun. Pada tahun 2000 menurut Sussenas jumlah penduduk miskin di Indonesia
adalah berjumlah 38, 70 dengan presentase 19,14%. Dan pada tahun 2015 harus
diturunkan menjadi 0% atau peningkatan kesejahteraan perekonomian penduduk
menjadi 100%.
Dengan
targetan ini tentunya harus ada penjabaran program tersebut kedalam kebijakan
di Indonesia. Padahal dalam perencanaan program diperlukan dana yang tidak
sedikit. Sehingga pendanaan adalah kunci dari keberhasilan dari MDG’s (Min dan
Purwoko, 2010). Hal inilah yang menghambat pelaksanaan program tersebut karena
Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mengalami Defisit. Meskipun
kontraproduktif dengan berbagai kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia.
Akibatnya karena ketidakjelasan pendaan di Indonesia dalam pengalokasian MDG’s
hingga ini menjadi terhambat.
Menurut
sumber yang terpercaya bahwa pendanaan MDG’s harus mengeluarkan dana pribadi
dari masyarakat itu sendiri. Jika pada bagian ke 8 terdapat promote global partnership atau
mempromosikan kerja sama global. Sekarang apakah ada pendanaan bantuan yang
diberikan oleh Negara-negara peserta KTT yang diprakarsai PBB tersebut?
Semuanya dalam rangka pencapaian kesepakatan MDG’s tersebut.
Target
tersebut kurang beberapa tahun lagi harus dilaporkan hasilnya. Menurut data
Bappenas 2010 bahwa target MDG’s banyak yang telah melampaui hingga 101% dalam
beberapa bidang. Akan tetapi beberapa indikator yang harus masih tertinggal
jauh yaitu pada sisi pengembangan gender indikator perempuan pekerja upahan nonpertanian.
Jelas
sekali kalau target pekerja nonpertanian ini menjurus pada peningkatan buruh di
Indonesia. Padahal sebagian besar pabrik-pabrik yang ada di Indonesia adalah
milik dari perusahaan asing. Dan ironisnya data mengenai jumlah perusahaan
asing yang ada di Indonesia tidak ada. Ini sebagai akibat dari Pengusaha asing
yang tidak pernah melaporkan perusahaannya ke Badan Statistik di Indonesia.
Sehingga hal ini sulit dikontrol. Sedangkan pemerintah sendiri kurang tegas
atau malah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol.
Dalam
Batavia Online Program MDG’s ini secara tidak langsung ini mendorong atas
peningkatan tingkat industri di Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia
yang secara tidak langsung meningkatkan kuantitas buruh. Di Indonesia lekat
sekali dengan sejarah sebagai sebuah Negara yang kaya akan sumberdaya pertanian
dan perikanannya.
Justru
dalam kebijakan ini justru memarjinalisasikan sektor perikanan, salah satu
sektor penting di Indonesia. Dengan wilayah laut teramat besar ini yaitu
sekitar 18000 km, dengan beragam potensi didalamnya mengapa MDG’s justru
mendorong pada peningkatan upah pekerja perempuan dalam sektor nonpertanian?
Aquatropica Indonesia,
oleh:
Pradina S. Elfandanis
Mahasiswa Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya Malang
Pemerhati
Sosial
Kemasyarakatan Pesisir
Lukisan kampung nelayan. http://galery-lukisan.blogspot.com/2011/07/lukisan-kampung-nelayan.html
Komentar
Posting Komentar